DPRD KBB Paripurna: APBD 2024 Dipertanggungjawabkan, Bantuan Hukum Warga Miskin Diprioritaskan

Wajarnews.com | Bandung Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar rapat paripurna pada Selasa, 24 Juni 2025, di Aula Kantor DPRD KBB. Rapat ini membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang krusial bagi kepentingan masyarakat.

Tiga poin penting menjadi fokus utama: pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, penjelasan Raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, dan tanggapan eksekutif terhadap Raperda tersebut.

Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail, menyatakan bahwa rapat paripurna berjalan sesuai jadwal dan agenda yang telah ditetapkan.

“Hari ini kita menyelesaikan tiga poin penting: laporan pertanggungjawaban APBD 2024, penyampaian jawaban Bupati, dan pembahasan Raperda bantuan hukum,” ungkap Wabup Asep.

Ia menambahkan bahwa perbedaan pandangan antar fraksi dalam paripurna merupakan hal wajar dalam proses demokrasi. Perbedaan tersebut, menurutnya, justru menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan.

“Evaluasi dari Fraksi PDIP, Fraksi PKS, dan fraksi lainnya menjadi vitamin dan semangat bagi kami untuk evaluasi ke depan,” jelasnya.

Paripurna juga membahas pentingnya pengesahan Raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Wabup Asep mengapresiasi inisiatif DPRD dalam menghadirkan regulasi ini, mengingat perlindungan hukum bagi warga tidak mampu merupakan kewajiban negara.

Seluruh tanggapan Bupati dan DPRD terhadap Raperda ini akan ditindaklanjuti agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Asep juga menanggapi santai wacana pemekaran administrasi, termasuk kemungkinan Kota Cimahi bergabung kembali ke KBB. Ia menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan legislatif.

“Kalau soal Cimahi mau bergabung, saya pribadi akan bahagia. Tapi, itu harus melalui proses yang melibatkan semua pihak,” katanya.

Wabup Asep menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif akan terus dijaga demi kemajuan KBB.

“Apa pun hasilnya, kita sama-sama bekerja untuk kemajuan daerah. Semoga paripurna hari ini menjadi awal yang baik bagi pembangunan berkelanjutan di Bandung Barat,” tutupnya.

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *