Wajarnews.com – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengadakan rapat koordinasi (rakor) penyusunan manajemen resiko tahun 2026 di Villa Pasundan, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, pada Kamis, 20 November 2025. Acara dihadiri langsung oleh Kepala Diskominfotik KBB, Drs. Roni Rudyana.
Dalam acara tersebut, Kadis Diskominfotik menyampaikan bahwa lembaga tersebut berperan sebagai pendukung utama pelaksanaan pemerintahan ke depan, yang dalam format Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tahun 2026, KBB diharapkan akan meningkat lagi ke tahap pemerintahan digital, yang memangku tugas-tugas fungsi strategis yang mendukung kebijakan daerah maupun nasional.
“Beberapa fungsi penting yang ditekankan antara lain persandian, yang menyangkut keamanan informasi dan keamanan proses-proses digital baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pengamanan masyarakat. Selain itu, Diskominfotik juga memegang fungsi statistik yang mendukung kebijakan daerah dan pengguna nasional, termasuk dalam pengelolaan e-kewenangan sebagai wali data. Data yang dikelola kemudian dipakai untuk kebijakan pembangunan, kemiskinan, dan pendidikan,” terang Roni.
Menurutnya, semua aplikasi yang ada di KBB wajib melakukan koordinasi dengan lembaga tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku.
“Harapan ke depan, digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi pemerintahan, sehingga semakin mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan,” jelasnya.
Hal ini juga ditujukan untuk mengatasi komplain masyarakat yang seringkali tidak mengetahui kegiatan pemerintah karena kurangnya akses atau informasi yang tidak terhubung.
“Dengan semakin terbukanya komunikasi melalui digitalisasi, diharapkan Kabupaten Bandung Barat akan semakin solid dan terhubung dengan masyarakatnya,” pungkasnya.*** Red
