Wajarnews.com — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang ke-19, Pemerintah Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, menggelar serangkaian kegiatan yang berfokus langsung pada pelayanan masyarakat.
Selain membenahi estetika lingkungan kantor desa, momen hari jadi ini dijadikan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan warga.
Kepala Desa Giriasih, Ujang Supiandi, saat ditemui langsung di Kantor Desa Giri Asih pada Kamis (18/6/2026), menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi Kabupaten Bandung Barat yang ke-19. Ia menjelaskan bahwa pihak desa turut menyemarakkan perayaan ini dengan cara yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Dalam rangka HUT KBB ke-19 ini, kami di Desa Giriasih mengadakan pelayanan KB gratis berupa pemasangan implan dan IUD untuk ibu-ibu warga desa Giriasih. Selain itu, sebagai bentuk sukacita, kami juga sedikit menghias dan mempercantik kantor desa,” ujar Ujang Supiandi, kamis, (18/06/2026).
Memasuki usia kabupaten yang semakin matang, Ujang menaruh harapan besar kepada jajaran pimpinan daerah, khususnya Bupati, Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati, Asep Ismail, bandung barat yang saat ini telah memasuki dua tahun masa jabatan mereka. Ia berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempererat sinergi dengan pemerintah desa.
“Harapan kami kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, setelah dua tahun menjabat ini, ke depannya bisa lebih meningkatkan layanan untuk masyarakat KBB. Kami ingin terus bekerja sama, terutama untuk desa Giriasih, dalam rangka memajukan lingkungan, infrastruktur pembangunan, serta program pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, Ujang Supiandi tidak menampik adanya tantangan berat yang dihadapi oleh pemerintah desa saat ini, terutama terkait pemotongan anggaran dari pusat yang dirasakan oleh seluruh desa di Indonesia. Secara khusus, ia menyoroti persoalan pemotongan anggaran program ketahanan pangan atau pembangunan daerah (seperti KDMP) yang dirasa kurang berkeadilan bagi desa yang tidak memiliki lahan fasos-fasum, seperti Desa Giriasih.
“Untuk masalah anggaran, memang semua desa se-Indonesia sedang prihatin dengan adanya program dari pusat, dan kami hanya bisa menerima dengan pasrah. Namun, bagi Desa Giriasih, tantangannya lebih spesifik. Anggaran kami dipotong sama dengan desa lain, tetapi pembangunan fisik tidak bisa berjalan di sini karena Desa Giriasih tidak mempunyai lahannya,” ungkap Ujang.
Terkait kendala ini, Kades Giriasih meminta pemerintah daerah atau pusat untuk memberikan solusi yang adil bagi desa-desa yang minim lahan. Ia mengusulkan agar kompensasi potongan anggaran tersebut dialihkan dalam bentuk fasilitas bergerak yang menunjang operasional warga.
“Tolong ada solusi untuk desa yang tidak mempunyai lahan seperti kami. Kalau desa lain dipotong anggaran tapi mereka dibangunkan fasilitas, kami dipotong tapi tidak dibangunkan apa-apa karena kendala lahan. Setidaknya, jika pembangunan fisik tidak memungkinkan, dialihkan ke pengadaan kendaraan operasional kan boleh. Karena kewajiban potongannya sama, haknya pun harusnya kami dapatkan secara adil,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Ujang Supiandi berharap keterbatasan anggaran desa dapat ditutupi oleh intervensi program dari dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Salah satu yang paling dinantikan oleh warga Desa Giriasih adalah realisasi program infrastruktur jalan.
“Karena anggaran desa terbatas, harapan kami kepada Bupati dan kepala-kepala dinas agar lebih meningkatkan perhatian pada kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan. Ada program ‘jalan lecir’ (jalan mulus) yang dicanangkan oleh Gubernur, mudah-mudahan program tersebut bisa segera terealisasi dan masuk ke wilayah Desa Giri Asih,” pungkasnya. (*) Red
